Lembaga negara manakah yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review), dan lembaga manakah yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang?

Mahkamah Konstitusi (MK, Pasal 24C UUD 1945) berwenang menguji UU terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung (MA, Pasal 24A UUD 1945) berwenang menguji peraturan di bawah UU (seperti PP, Perpres, Perda) terhadap UU.

Apa sajakah empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) menurut Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945?

Kewenangannya: 1) Menguji UU terhadap UUD, 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, 3) Memutus pembubaran partai politik, 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu; Kewajibannya: memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wapres.

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, apa sajakah lima nilai dasar Bela Negara yang harus dimiliki oleh setiap warga negara?

1) Cinta tanah air, 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5) Memiliki kemampuan awal bela negara (fisik maupun psikis).

Tindakan menghormati hak orang lain, menjauhi sikap pemerasan, tidak bergaya hidup mewah, dan suka bekerja keras serta menghargai hasil karya orang lain merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa?

Pengamalan Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (lambang Padi dan Kapas).

Menurut Dimensi Ideologi Terbuka (Alfian), apakah yang dimaksud dengan dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas dari ideologi Pancasila?

Dimensi realitas berarti nilai dasar berakar dari budaya nyata masyarakat Indonesia; dimensi idealisme memberi harapan masa depan yang lebih baik; dimensi fleksibilitas (pengembangan) memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya.

Organisasi pergerakan nasional apakah yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh dr. Sutomo dan mahasiswa STOVIA sehingga tanggal berdirinya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional?

Budi Utomo (atas gagasan dr. Wahidin Sudirohusodo), yang menandai perubahan perjuangan bangsa Indonesia dari perlawanan fisik kedaerahan menuju perjuangan organisasi modern bersifat nasional.

Apakah yang dimaksud dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tanggal 22 Juni 1945 dan perubahan krusial apa yang disepakati pada 18 Agustus 1945 demi menjaga persatuan bangsa?

Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia Sembilan; pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, atas usul Bung Hatta setelah berdialog dengan tokoh Indonesia Timur, tujuh kata pada sila pertama diubah menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan menerima hasil keputusan musyawarah dengan iktikad baik merupakan pengamalan sila keberapa?

Pengamalan Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (lambang Kepala Banteng).

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apa sajakah 9 Nilai Integritas Antikorupsi (Jumat Bersepeda KK) yang menjadi tolok ukur integritas pejabat publik?

Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.

Setelah Amandemen UUD 1945 (1999–2002), apa sajakah tiga kewenangan utama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menurut Pasal 3 UUD 1945?

1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 3) Hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Apakah perbedaan mendasar antara Nasionalisme, Patriotisme, dan Chauvinisme dalam konteks Wawasan Kebangsaan?

Nasionalisme adalah paham kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa sendiri secara terbuka dan menghormati bangsa lain; Patriotisme adalah sikap kepahlawanan dan rela berkorban demi tanah air; Chauvinisme adalah nasionalisme sempit yang mengagung-agungkan bangsa sendiri sambil merendahkan bangsa lain.

Apa kepanjangan dari nilai dasar (Core Values) ASN 'BerAKHLAK' yang dikodifikasikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)?

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (yang menggantikan UU No. 5 Tahun 2014 dan menyatukan pengaturan PNS serta PPPK), nilai dasar ASN BerAKHLAK meliputi: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (dengan employer branding 'Bangga Melayani Bangsa').

Urusan pemerintahan absolut apa sajakah (6 bidang) yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah?

Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (peradilan), moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945, apakah wewenang Komisi Yudisial (KY) dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia?

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta bangga berkebangsaan Indonesia merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa?

Pengamalan Sila Ketiga: Persatuan Indonesia (lambang Pohon Beringin).

Kapankah Kongres Pemuda II dilaksanakan, siapa ketuanya, dan peristiwa bersejarah apa yang pertama kali dikumandangkan selain ikrar Sumpah Pemuda?

Dilaksanakan pada 27–28 Oktober 1928 di Batavia dengan ketua Sugondo Joyopuspito; dalam kongres ini lagu kebangsaan 'Indonesia Raya' ciptaan W.R. Supratman pertama kali diperdengarkan dengan gesekan biola.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, apakah perbedaan antara asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan (Medebewind)?

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom; Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 pasca-amandemen, bagaimanakah bentuk negara, bentuk pemerintahan, pemegang kedaulatan, dan konsep negara hukum Indonesia?

Ayat (1): Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; Ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; Ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat).

Apakah arti penting Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 bagi kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (Konsep Negara Kepulauan)?

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari daratan NKRI (Wawasan Nusantara), yang kemudian diakui dunia dalam UNCLOS 1982.

Apakah perbedaan kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara (Philosophische Grondslag) dan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa (Weltanschauung)?

Sebagai Dasar Negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan landasan penyelenggaraan ketatanegaraan; sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Pancasila adalah kristalisasi nilai luhur yang menjadi pedoman sikap dan perilaku sehari-hari.

Dalam sejarah diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia (1945–1949), apa hasil pokok dari Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perundingan Roem-Royen, dan Konferensi Meja Bundar (KMB)?

Linggarjati mengakui de facto Jawa, Sumatera, Madura; Renville menetapkan garis Van Mook yang mempersempit wilayah RI; Roem-Royen mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta; KMB (27 Desember 1949) menghasilkan pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 (jo. UU No. 13 Tahun 2022), bagaimanakah urutan tata urutan (hierarki) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi hingga terendah?

1) UUD NRI Tahun 1945, 2) Ketetapan MPR (Tap MPR), 3) Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), 4) Peraturan Pemerintah (PP), 5) Peraturan Presiden (Perpres), 6) Peraturan Daerah Provinsi, 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal pemberian Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, dan Abolisi oleh Presiden menurut Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, lembaga manakah yang pertimbangannya harus diperhatikan oleh Presiden?

Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA), sedangkan memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mengapa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preambule) berkedudukan sebagai Staatsfundamentalnorm dan tidak dapat diubah oleh MPR?

Karena Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan negara, dasar negara Pancasila, dan pernyataan proklamasi kemerdekaan; mengubah Pembukaan UUD 1945 sama artinya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, bentuk negara apakah yang secara eksplisit tidak dapat dilakukan perubahan sama sekali dalam UUD 1945?

Pasal 37 ayat (5) menegaskan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dilakukan perubahan.

Siapakah tiga tokoh pendiri Indische Partij (Tiga Serangkai, 1912) yang merupakan organisasi politik pertama yang secara tegas menuntut kemerdekaan Hindia Belanda, dan apa judul artikel terkenal karya Suwardi Suryaningrat?

Tiga Serangkai adalah Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yang menulis artikel kritik tajam berjudul 'Als ik een Nederlander was' (Seandainya Aku Seorang Belanda).

Sikap mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan jenis kelamin merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa?

Pengamalan Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (lambang Rantai Emas).

Apa sajakah tiga keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945?

1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, 2) Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden secara aklamasi, 3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas Presiden sementara.

Apakah perbedaan antara hak warga negara dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945?

Pasal 27 ayat (3) mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Bela Negara), sedangkan Pasal 30 ayat (1) mengatur hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga legislatif, apakah isi dari tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 beserta hak-hak DPR?

Tiga fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; dilengkapi dengan hak interpelasi (meminta keterangan pemerintah), hak angket (penyelidikan pelaksanaan UU), dan hak menyatakan pendapat.

Siapakah ketua BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai) dan siapa tiga tokoh yang menyampaikan pidato usulan rumusan dasar negara pada Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)?

Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat; tiga tokoh pengusul dasar negara adalah Mohammad Yamin (29 Mei 1945), Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945), dan Ir. Soekarno (1 Juni 1945 yang memperkenalkan istilah Pancasila).

Dari kitab apakah semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' diambil, siapa pengarangnya, dan pada masa kerajaan apa kitab tersebut ditulis?

Diambil dari Kitab Sutasoma (Kakawin Sutasoma: 'Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa') karya Mpu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk.

SKD CPNS & PPPK: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK — Pancasila, UUD 1945, NKRI & Bhinneka Tunggal Ika)

Pengamalan 45 butir Pancasila, UUD 1945 pasca-amandemen, sejarah pergerakan nasional, sistem ketatanegaraan, serta Core Values ASN BerAKHLAK berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

Level: intermediate
Languages: id → id
Cards: 32
Markdown: SKD CPNS & PPPK: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK — Pancasila, UUD 1945, NKRI & Bhinneka Tunggal Ika) (.md)

Flashcards (32)

#	Front (Term / Question)	Back (Definition / Answer)
1	Lembaga negara manakah yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review), dan lembaga manakah yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang?	Mahkamah Konstitusi (MK, Pasal 24C UUD 1945) berwenang menguji UU terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung (MA, Pasal 24A UUD 1945) berwenang menguji peraturan di bawah UU (seperti PP, Perpres, Perda) terhadap UU.
2	Apa sajakah empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) menurut Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945?	Kewenangannya: 1) Menguji UU terhadap UUD, 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, 3) Memutus pembubaran partai politik, 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu; Kewajibannya: memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wapres.
3	Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, apa sajakah lima nilai dasar Bela Negara yang harus dimiliki oleh setiap warga negara?	1) Cinta tanah air, 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5) Memiliki kemampuan awal bela negara (fisik maupun psikis).
4	Tindakan menghormati hak orang lain, menjauhi sikap pemerasan, tidak bergaya hidup mewah, dan suka bekerja keras serta menghargai hasil karya orang lain merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa?	Pengamalan Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (lambang Padi dan Kapas).
5	Menurut Dimensi Ideologi Terbuka (Alfian), apakah yang dimaksud dengan dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas dari ideologi Pancasila?	Dimensi realitas berarti nilai dasar berakar dari budaya nyata masyarakat Indonesia; dimensi idealisme memberi harapan masa depan yang lebih baik; dimensi fleksibilitas (pengembangan) memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya.
6	Organisasi pergerakan nasional apakah yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh dr. Sutomo dan mahasiswa STOVIA sehingga tanggal berdirinya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional?	Budi Utomo (atas gagasan dr. Wahidin Sudirohusodo), yang menandai perubahan perjuangan bangsa Indonesia dari perlawanan fisik kedaerahan menuju perjuangan organisasi modern bersifat nasional.
7	Apakah yang dimaksud dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tanggal 22 Juni 1945 dan perubahan krusial apa yang disepakati pada 18 Agustus 1945 demi menjaga persatuan bangsa?	Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia Sembilan; pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, atas usul Bung Hatta setelah berdialog dengan tokoh Indonesia Timur, tujuh kata pada sila pertama diubah menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.
8	Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan menerima hasil keputusan musyawarah dengan iktikad baik merupakan pengamalan sila keberapa?	Pengamalan Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (lambang Kepala Banteng).
9	Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apa sajakah 9 Nilai Integritas Antikorupsi (Jumat Bersepeda KK) yang menjadi tolok ukur integritas pejabat publik?	Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.
10	Setelah Amandemen UUD 1945 (1999–2002), apa sajakah tiga kewenangan utama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menurut Pasal 3 UUD 1945?	1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 3) Hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
11	Apakah perbedaan mendasar antara Nasionalisme, Patriotisme, dan Chauvinisme dalam konteks Wawasan Kebangsaan?	Nasionalisme adalah paham kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa sendiri secara terbuka dan menghormati bangsa lain; Patriotisme adalah sikap kepahlawanan dan rela berkorban demi tanah air; Chauvinisme adalah nasionalisme sempit yang mengagung-agungkan bangsa sendiri sambil merendahkan bangsa lain.
12	Apa kepanjangan dari nilai dasar (Core Values) ASN 'BerAKHLAK' yang dikodifikasikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)?	Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (yang menggantikan UU No. 5 Tahun 2014 dan menyatukan pengaturan PNS serta PPPK), nilai dasar ASN BerAKHLAK meliputi: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (dengan employer branding 'Bangga Melayani Bangsa').
13	Urusan pemerintahan absolut apa sajakah (6 bidang) yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah?	Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (peradilan), moneter dan fiskal nasional, serta agama.
14	Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945, apakah wewenang Komisi Yudisial (KY) dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia?	Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
15	Sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta bangga berkebangsaan Indonesia merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa?	Pengamalan Sila Ketiga: Persatuan Indonesia (lambang Pohon Beringin).
16	Kapankah Kongres Pemuda II dilaksanakan, siapa ketuanya, dan peristiwa bersejarah apa yang pertama kali dikumandangkan selain ikrar Sumpah Pemuda?	Dilaksanakan pada 27–28 Oktober 1928 di Batavia dengan ketua Sugondo Joyopuspito; dalam kongres ini lagu kebangsaan 'Indonesia Raya' ciptaan W.R. Supratman pertama kali diperdengarkan dengan gesekan biola.
17	Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, apakah perbedaan antara asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan (Medebewind)?	Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom; Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.
18	Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 pasca-amandemen, bagaimanakah bentuk negara, bentuk pemerintahan, pemegang kedaulatan, dan konsep negara hukum Indonesia?	Ayat (1): Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; Ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; Ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat).
19	Apakah arti penting Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 bagi kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (Konsep Negara Kepulauan)?	Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari daratan NKRI (Wawasan Nusantara), yang kemudian diakui dunia dalam UNCLOS 1982.
20	Apakah perbedaan kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara (Philosophische Grondslag) dan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa (Weltanschauung)?	Sebagai Dasar Negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan landasan penyelenggaraan ketatanegaraan; sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Pancasila adalah kristalisasi nilai luhur yang menjadi pedoman sikap dan perilaku sehari-hari.
21	Dalam sejarah diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia (1945–1949), apa hasil pokok dari Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perundingan Roem-Royen, dan Konferensi Meja Bundar (KMB)?	Linggarjati mengakui de facto Jawa, Sumatera, Madura; Renville menetapkan garis Van Mook yang mempersempit wilayah RI; Roem-Royen mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta; KMB (27 Desember 1949) menghasilkan pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda.
22	Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 (jo. UU No. 13 Tahun 2022), bagaimanakah urutan tata urutan (hierarki) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi hingga terendah?	1) UUD NRI Tahun 1945, 2) Ketetapan MPR (Tap MPR), 3) Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), 4) Peraturan Pemerintah (PP), 5) Peraturan Presiden (Perpres), 6) Peraturan Daerah Provinsi, 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
23	Dalam hal pemberian Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, dan Abolisi oleh Presiden menurut Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, lembaga manakah yang pertimbangannya harus diperhatikan oleh Presiden?	Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA), sedangkan memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
24	Mengapa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Preambule) berkedudukan sebagai Staatsfundamentalnorm dan tidak dapat diubah oleh MPR?	Karena Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan negara, dasar negara Pancasila, dan pernyataan proklamasi kemerdekaan; mengubah Pembukaan UUD 1945 sama artinya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25	Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, bentuk negara apakah yang secara eksplisit tidak dapat dilakukan perubahan sama sekali dalam UUD 1945?	Pasal 37 ayat (5) menegaskan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dilakukan perubahan.
26	Siapakah tiga tokoh pendiri Indische Partij (Tiga Serangkai, 1912) yang merupakan organisasi politik pertama yang secara tegas menuntut kemerdekaan Hindia Belanda, dan apa judul artikel terkenal karya Suwardi Suryaningrat?	Tiga Serangkai adalah Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yang menulis artikel kritik tajam berjudul 'Als ik een Nederlander was' (Seandainya Aku Seorang Belanda).
27	Sikap mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan jenis kelamin merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa?	Pengamalan Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (lambang Rantai Emas).
28	Apa sajakah tiga keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945?	1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, 2) Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden secara aklamasi, 3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas Presiden sementara.
29	Apakah perbedaan antara hak warga negara dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945?	Pasal 27 ayat (3) mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Bela Negara), sedangkan Pasal 30 ayat (1) mengatur hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
30	Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga legislatif, apakah isi dari tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 beserta hak-hak DPR?	Tiga fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; dilengkapi dengan hak interpelasi (meminta keterangan pemerintah), hak angket (penyelidikan pelaksanaan UU), dan hak menyatakan pendapat.
31	Siapakah ketua BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai) dan siapa tiga tokoh yang menyampaikan pidato usulan rumusan dasar negara pada Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)?	Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat; tiga tokoh pengusul dasar negara adalah Mohammad Yamin (29 Mei 1945), Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945), dan Ir. Soekarno (1 Juni 1945 yang memperkenalkan istilah Pancasila).
32	Dari kitab apakah semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' diambil, siapa pengarangnya, dan pada masa kerajaan apa kitab tersebut ditulis?	Diambil dari Kitab Sutasoma (Kakawin Sutasoma: 'Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa') karya Mpu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk.